Membedah Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang SMKP (bagian 2 – selesai)

Assalamu’alaikum sobat..

• Elemen SMKP terdiri dari: kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, dan tinjauan manajemen.

• Elemen kebijakan meliputi: penyusunan, isi, penetapan, komunikasi dan tujuan.

• Elemen perencanaan meliputi: penelahaan awal, manajemen risiko, identifikasi dan kepatuhan terhadap perpu, penetapan TSP, dan rencana kerja serta anggaran.

• Elemen organisasi dan personel meliputi: penyusunan dan penetapan STO, tugas, tanggung jawab dan wewenang, penunjukan KTT, PJO, bagian K3 dan KO, pengawas operasional & teknik, tenaga teknik khusus, komite keselamatan, Tim ERT, seleksi & penempatan, diklat & kompetensi, penyusunan & penetapan komunikasi keselamatan, kelola admin, pendokumentasian partisipasi, konsultasi, motivasi & kesadaran penerapan SMKP.

• Elemen implementasi meliputi: pengeolaan operasional, lingker, kesja, KO, peledak & peledakan, sistem perancangan & rekayasa, pembelian, pemantauan & pengelolaan kontraktor, ERT, P3K dan off the job safety.

• Elemen evaluasi & tindaklanjut meliputi: pemantauan & pengukuran kinerja, inspeksi, evaluasi kepatuhan perpu, penyelidikan insiden, kejadian berbahaya dan PAK, evaluasi admin, audit internal SMKP dan tindak lanjut kesesuaian.

• Elemen dokumentasi meliputi: penyusunan manual SMKP, pengendalian dok, pengendalian rekaman, penetapan jenis dok & rek.

• Elemen tinjauan manajemen meliputi: keputusan & tindakan dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan SMKP serta kinerja keselamatan pertambangan.

• Wajib audit internal minimal 1x pertahun.

• KAIT dapat melakukan audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi & telah mendapat persetujuan dari KAIT.

• Pelaksanaan audit mengacu pada pedoman penilaian penerapan SMKP (lampiran II)

• Hasil audit disampaikan paling lambat 14 hari.

• KAIT menetapkan tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba & memberikan rekomendasi dari hasil audit.

• Pembinaan & pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang.

• Berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan/ kegiatan usaha jasa pertambangan dan/atau mencabut IUP, IUPK, IUP operasi produksi, IUJP atau SKT.

• Sanksi diberikan oleh Dirjen a.n Menteri & Gubernur.

• Diberikan jangka waktu 30 hari kalender.

• Lebih dari 30 hari akan diberikan sanksi ke-2 yaitu penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan dengan batas waktu 90 hari kalender.

• Jika tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya batas waktu 90 hari kalender, maka diberikan sanksi pencabutan izin.

• Perusahaan wajib menerapkan SMKP paling lambat 1 tahun sejak berlakunya permen ini.

• Gubernur melakukan pembinaan & pengawasan penerapan SMKP Minerba juga memeberikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh bupati/ walikota sebelum berlakunya UU No. 23 thn 2014 ttg PemDa sesuai dengan ketentuan dalam PerMen ini.